FEBI IAIN PEKALONGAN HADIRKAN PENGAMAT POLITIK NASIONAL DALAM ACARA SEMINAR NASIONAL EKONOMI ISLAM

Print

FEBI, Pekalongan—Dinamika ekonomi Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi lain di luar dimensi ekonomi, salah satunya adalah dimensi politik. Bagaimana arah laju perkembangan ekonomi Islam di Indonesia terkait erat dengan dinamika politik yang ada. Untuk mengkaji hal tersebut FEBI IAIN Pekalongan menyelenggarakan Seminar Nasional Ekonomi Islam dengan tema “Dimensi Politik Ekonomi Islam di Indonesia.” Seminar yang dilaksanakan pada Rabu, 28 Agustus 2019 di Hotel Horison Pekalongan ini menghadirkan pengamat politik nasional sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi, Ph.D. Hadir sebagai peserta seminar antara lain jajaran perbankan syariah Pekalongan, KSPPS di Pekalongan, PTU/PTA di wilayah Pekalongan, MES Pekalongan, user dan stakeholder FEBI IAIN Pekalongan, dosen dan mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan.

Gambar- Peserta Seminar Nasional Ekonomi

Dalam sambutan pembukaannya, Rektor IAIN Pekalongan Dr. H. Ade Dedi Rohayana menyampaikan bahwa sistem ekonomi Islam harus bisa lebih berkembang untuk memberikan kontribusi riil dalam perekonomian di Indonesia. Sementara itu Dekan FEBI Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan seminar ini bagian dari rangkaian kegiatan FEBI EXPO menyambut Milad ke-3 FEBI IAIN Pekalongan.

Dalam paparannya, Burhanudin yang juga alumni MAN-PK Surakarta ini menyatakan bahwa figur wakil presiden Kiai Ma’ruf Amin (KMA) adalah figur yang dapat diterima oleh kalangan modernis dan tradisionalis sekaligus, sehingga meski bargaining politik KMA masih perlu ditingkatkan lagi, namun hal ini menjadi modal penting bagi KMA untuk menarik gerbong sistem ekonomi Islam. Selain itu, masih menurut Burhan, jangan sampai ada monopoli narasi dan gerakan ekonomi Islam pada kelompol tertentu. Untuk mainstreaiming, alumni Australian National University ini mengatakan bahwa penggerak ekonomi Islam harus meningkatkan insentif ekonomi dan investasi yang membuat Jokowi melirik ekonomi Islam. Dalam catatan akhirnya, moderator seminar Dr. AM. M. Hafidz MS menyatakan bahwa konstelasi politik di Indonesia belum memberi angin segar bagi ekonomi Islam, maka perlu konsolidasi sosiologis di kalangan umat Islam sehingga ekonomi Islam bukan hanya milik dan didominasi golongan tertentu. (i78)